Pelaksanaan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) 2019

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 sudah dilaksanakan hampir di seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan sebagian pemerintah kabupaten/kota. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan metode evaluasi eksternal komponen hasil oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan melalui Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun 2015 mulai dari perencanaan, perancangan metodologi dan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan, dan penghitungan indeks.

BPS Kota Padang termasuk pelaksana SHPRB di tahun 2019 ini, dengan lokasi sampel (lokus) sebanyak 8 (Delapan) Lokus diantaranya adalah Pengadilan Militer I-03 Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, Lapas Padang, Kejaksaan Negeri Padang, RSUD dr. Rasidin, PMPTSP, dan Dinas Dukcapil.  Diharapkan dengan pelaksanaan SHPRB ini dapat diperoleh gambaran kualitas pelayanan publik, yang diukur menggunakan Indeks Pelayanan Publk (IPP), dan gambaran tentang perilaku korupsi, yang diukur menggunakan Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPAK).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh TIM BPS Kota Padang yang terdiri dari 1 (satu) orang pengawas dan 4 (empat) orang pencacah yang bertugas melakukan wawancara kepada penikmat layanan pada masing-masing Lokus terpilih dengan arahan Kepala BPS Kota Padang, Bapak Joni Suryadi, SE, MM sebagai penanggungjawab kegiatan. Kegiatan survei ini sudah berjalan  lancar dengan kerjasama yang baik dari lokus-lokus terpilih yang di mulai pada tanggal 28 Agustus 2019 hingga 19 September 2019.